Bukti “Perselingkuhan” Legislatif-Eksekutif

28 Ekonomi MODUS ACEH MINGGU IV, JUNI 2008
Teka-teki tentang permasalahan
proyek dan dana aspirasi
akhirnya terjawab juga.
Sebelumnya telah ada
kesepakatan dalam
pelaksanaan proyek dan dana
aspirasi itu. Gawat!
walnya hal tersebut terungkap
dalam pernyataan Wakil Ketua
DPRK Bireuen, Drs. H. Anwar
Idris, kepada sejumlah wartawan di ruang
Sekretaris Dewan (Sekwan), Rabu,
18 Juni lalu. Waktu itu para wartawan
meminta konfirmasinya menyangkut
proyek dan dana aspirasi yang ikut campur
tangan pihak legislatif dalam pengelolaannya.
Saat itu, Wakil Ketua DPRK
Bireuen menjawab dengan lancar setiap
pertanyaan yang dicecar wartawan.
Intinya, Anwar mengakui dewan
ikut mengusulkan sejumlah proyek
Penunjukkan Langsung (PL) di Dinas
Kimpraswil Bireuen. Hal ini, kata Anwar,
dilakukan untuk menampung aspirasi
masyarakat yang telah disampaikan
kepada mereka tentang proyekproyek
tertentu yang sangat dibutuhkan.
Sebagai wakil
rakyat, sebut Anwar, sudah sepantasnya
pihak dewan kemudian mengusulkan
proyek-proyek yang sangat dibutuhkan
masyarakat tadi ke pihak eksekutif.
Usulan proyek-proyek itu mereka
sampaikan saat pembahasan anggaran
kedua pihak (legislatif dan eksekutif).
“Saya kira itu sangat wajar, karena kami
hanya sebatas mengusulkannya saja. Sedangkan
pelaksanaannya tetap dilakukan
pihak eksekutif,” jelas Anwar. Pihak
dewan ikut juga menunjuk rekanan tertentu,
kata Anwar, itu di luar sepengetahuannya.
Terkait Proyek dan Dana Aspirasi DPRK Bireuen
Bukti “Perselingkuhan”
Legislatif-Eksekutif?
Begitu juga dengan dana sosial di
Bagian Kesejahteraan Sosial Setdakab
Bireuen. Dijelaskan Anwar, saat pembahasan
anggaran, mereka meminta kepada
pihak eksekutif agar pihak legislatif
juga diberikan porsi untuk merekomendasikan
masyarakat yang mereka
nilai layak menerima dana tersebut kepada
pihak eksekutif. “Tapi jangan
salah, kami tidak mengelolanya. Kami
tidak pegang uang, pengelolanya tetap
Bagian Kesejahteraan Sosial,” ujar Ridwan
lantang.
Ketika disinggung kenapa pihak
dewan ikut mencaplok kewenangan eksekutif.
Anwar juga punya “jurus” untuk
menepis anggapan miring tersebut.
Kata dia, hal itu sudah ada kesepakatan
dengan Bupati Bireuen, Nurdin
Abdul Rahman, dalam pembahasan
RAPBK beberapa waktu lalu. “Saya kira
tidak ada masalah lagi, karena Bupati
telah menyetujuinya. Itu masalah kecil
yang tidak perlu dibesar-besarkan,”
tandas Anwar Idris.
Nah, pernyataan Anwar Idris yang
menyebutkan telah ada kesepakatan
bersama dengan Bupati Bireuen tadi,
bagai melempar bola panas ke publik.
Betapa tidak, selama ini, sejak mencuatnya
proyek dan dana aspirasi dewan
seminggu lalu, tudingan hanya mengarah
ke pihak legislatif. Sebab, mereka
terkesan telah mengintervensi kewenangan
pihak eksekutif, dengan
dugaan ikut sebagai pengelola anggaran.
Tapi benarkah perkataan Anwar Idris
itu? Sungguh diluar dugaan. Ketika
Modus Aceh meminta mengklarifikasi
kepada Bupati Bireuen, Tgk. Nurdin
Abdul Rahman, Jum’at, 20 Juni lalu, dia
membenarkan telah ada kesepakatan
sebagaimana disebutkan Anwar Idris
tadi. Yakni telah ada kesepakatan bersama
tentang pembagian porsi proyek
dan dana aspirasi. “ Itu boleh-boleh
saja, karena tidak ada suatu aturan pun
yang melarangnya,” ujar Nurdin.
Adanya kesepakatan antara pihak
eksekutif dan legislatif sebagaimana
diungkapkan Anwar Idris dan kemudian
juga dibenarkan Bupati Nurdin
Abdul Rahman tadi, menimbulkan beragam
penafsiran di kalangan
masyarakat.
Sebut saja Abdul Manan Isda dari
Forum Koalisi Aksi Masyarakat Aceh
Reformasi (F-KAMAR) Kabupaten Bireuen.
Dia mensinyalir kesepakatan itu
sebagai bentuk “perselingkuhan” antara
legislatif dengan eksekutif. Seharusnya,
kata Abdul Manan, kedua belah
pihak menyadari tugas dan fungsi masing-
masing. Jangan saling mencaplok
wilayah kerja orang lain, walau dengan
alasan telah ada kesepakatan. Sebab,
kalau cuma kesepakatan siapa pun dan
dengan siapa saja bisa dilakukan. Sejauh
tidak merugikan kedua belah pihak
dan sama-sama menguntungkan.
“Tapi kalau sudah keluar dari koridor
masing-masing apa dibolehkan secara
aturan hukum?” tanya Abdul Manan.
Pembagian wewenang dalam bentuk
kesepakatan bersama kepada
pihak legislatif, dinilai
Abdul Manan, sebagai refleksi
lemahnya pemerintahan
Bupati Nurdin Abdul Rahman.
Sebab dengan begitu,
terkesan pihak eksekutif
tidak mampu melaksanakan
tugas dan wewenangnya
sebagai pelaksana
pembangunanan. Sehingga
mereka harus melimpahkan
sebagian wewenangnya
kepada pihak legislatif.
Aktifis yang membongkar
proyek dan dana
aspirasi dewan itu merasa
heran atas keberanian Bupati
Nurdin Abdul Rahman
membangun kesepakatan
dengan pihak legislatif.
Sebab, itu adalah sebagai
sebuah bentuk persekongkolan
dan terindikasi
Kolusi, Korupsi
dan Nepotisme (KKN)
yang dibungkus dalam
kesepakatan bersama.
“Kesepakatan itu pun
dalam bentuk lisan yang tidak
punya kekuatan hukum kalau kelak
bermasalah dan berhadapan dengan
hukum,” ujar Manan.
Abdul Manan mengkhawatirkan,
kalau kebijakan Bupati Nurdin nantinya
akan bermasalah, maka dia sendiri
(eksekutif) yang akan menanggung
resikonya. Sedangkan pihak dewan bisa
lepas tangan, karena mereka berada
dipihak yang tidak berwenang dan bertanggung
jawab dalam kasus tersebut.
“Apalagi tidak ada bukti otentik tentang
kesepakatan di antara kedua belah pihak,”
tambah Abdul Manan lagi.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya.
Sebanyak 58 paket dari sejumlah
proyek Penunjukan Langsung (PL)
APBK Bireuen 2008 di Dinas Kimpraswil
Bireuen merupakan proyek aspirasi
Dewan. Sekaligus mereka juga yang
menunjuk rekanan tertentu untuk
mengerjakan proyek tersebut. (Baca
Modus Aceh No.09/TH.VI Minggu III,
Juni 2008, “Giliran Rakyat Menjadi
Agunan”). Ke-58 paket proyek itu meliputi
berbagai pekerjaan pembangunan
fisik dibidang Cipta Karya, Bina Marga
dan Pengairan yang dibagikan atas aspirasi
pihak DPRD Bireuen. Proyekproyek
tersebut umumnya tersebar di
sejumlah daerah asal pemilihan anggota
dewan masing-masing. Dengan nilai
berkisar antara Rp 27 juta hingga Rp 100
juta per paket proyek.
Begitu juga dengan dana bantuan
sosial yang diplotkan melalui Bagian
Kesejahteraan Sosial Setdakab Bireuen.
Dari total dana APBD Bireuen 2008 yang
diperuntukkan untuk bantuan tersebut
sebesar Rp 4.118.200.000. Sebagian besar
dikelola oleh oleh anggota Dewan
yang disebut dengan dana aspirasi,
yaitu sebesar Rp 2.940.000.000. Hanya
sebagian kecil yang dikelola pihak eksekutif,
yakni sebesar Rp 1.178.200.000.
Ikut nimbrungnya pihak legislatif
dalam tugas-tugas dan wewenang pihak
eksekutif disinyalir ada kepentingankepentingan
tertentu dari pihak dewan.
Hal tersebut seperti diungkapkan Mukhlis
Munir, koordinator Gabungan Solidaritas
Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen.
Dia melihat ada kepentingan terselubung
dibalik munculnya proyek dan
dana aspirasi DPRD Bireuen. Terutama
untuk menarik simpati masyarakat agar
terpilih kembali sebagai anggota dewan
untuk priode mendatang.
Dengan adanya proyek dan dana
aspirasi itu, kata Mukhlis, seakan-akan
di mata masyarakat awam, proyekproyek
dan juga dana aspirasi tadi berasal
dari mereka. Dengan begitu nama
mereka akan populer dan melekat lagi
di hati masyarakat. Dengan demikian,
mereka berpeluang merebut simpati
masyarakat untuk kembali memilih
mereka semakin besar. “Ya, saya kira
nuansa politis besar sekali dibalik
proyek dan dana aspirasi dewan itu,”
ujar Mukhlis.
Pertanyaannya, benarkah Bupati
Nurdin Abdul Rahman sudah terkelabui
dengan ulah atau trik-trik oknum
dewan untuk kepentingan-kepentingan
tertentu? Seperti dikatakan Mukhlis,
untuk kepentingan politik. Tampaknya
“perselingkuhan” legislatif-eksekutif
tadi merupakan awal dari terjerumusnya
Pemerintahan Nurdin Abdul Rahman
ke kancah KKN. Entahlah! ***
■ Suryadi (Bireuen)

PARAMETER KEBERHASILAN SUATU BANGSA

suatu bangsa akan dianggap berhasil jika semua elemen bangsa telah merasakan keadilan dalam peran serta di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, peran serta ini di dorong oleh elit-elit politik yang menjadi penyelenggara pemerintahan baik ia berada dalam lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Rakyat akan merasakan kehidupan yang baik jiga para penyelenggara pemerintahan telah melaksanakan amanatnya dengan baik . Mereka memiliki integritas diri, moral, akhlaq dan keimanan, kafabilitas dalam berperan aktif secara professional dan proporsional. jauh dari sifat hedonistik (korup, suap, main perempuan dan segala hal yang berbau duniawi) ia betul-betul mengemban amanat yang telah diberikan rakyat kepada para wakil-wakilnya.
seperti halnya indonesia sampai saat ini kita rasakan masih jauh panggang darpada api, artinya rakyat belum merasakan sepenuhnya makna dari kehidupan berbangsa dan bernegara dengan layak, sebab para penyelengara negara yang diberi amanat tidak berbuat amanat ia mengkhianati rakyat dan konstitusi. rakyat hidupnya malah semakin merana dan menderita terbebani dengan berbagai kebijakan pemerintah yang malah meneyengsarakan rakyat. seharusnya pemerintah mempunyai kebijakan dan keinginan secara sinergis dengan rakyatnya sebab mereka dipilih dan diberi amanat oleh rakyatnya. kenapa demikian ? mohon tanggapan dari berbagai pihak yang sangat konsent akan hal ini. (ghira)

PARTAI POLITIK ISLAM VS PARTAI SEKULER (PARTAINYA IBLIS DAN SETAN) - PARTAI PESERTA PEMILU 2009

Ditulis pada Juni 20, 2008 oleh Abu Ja'far Al Atsary

Dari hasil pemilu 1999, mayoritas kursi DPR dikuasai oleh kelompok sekuler, yaitu PDIP dan Golkar (sekitar 60% kursi). Seandainya 2 kekuatan parpol sekuler anti-islam itu bergabung (berkoalisi) tentu dengan mudah meraih kursi presiden, wapres dan semua posisi menteri, termasuk posisi ketua DPR dan ketua MPR, sehingga partai-partai islam tidak mendapatkan jatah sedikitpun, karena jika voting pasti koalisi partai-partai islam akan kalah. Tetapi berkat anugerah Allah maka 2 kelompok anti islam itu terpecah belah sehingga banyak sekali tokoh dari partai islam (dan partai “semi” islam, yaitu PAN dan PKB) yang menduduki jabatan-jabatan penting. Presidennya dari PKB, ketua MPR dari PAN, dan sebagian menterinya dari partai-partai islam semacam PPP, PKS, PBB, dll. Dengan kata lain, partai-partai islam yang kalah pemilu, yang seharusnya tidak dapat jatah apa-apa, tetapi malah mendapatkan berbagai posisi penting, bisa dikatakan seperti mendapat durian runtuh.

Kasus yang sama terjadi dalam pemilu 2004, gabungan 4 partai sekuler ( PDI, GOLKAR, Partai demokrat, PDS) meraih lebih dari 55% kursi DPR. Jika saja mereka berkoalisi tentu semua jabatan bisa mereka kuasai tanpa menyisakan sedikitpun bagi parpol islam. Tapi mereka tidak bersatu sehingga sekali lagi malah banyak pos penting yang diisi dari wakil parpol islam. Parpol islam meraih kursi ketua MPR dan berbagai posisi menteri.

Apakah Golkar, PDIP dan Partai Demokrat itu musuh islam? Bukankah mereka beragama islam juga? Dan rajin beribadah?
Ya, tentu saja mereka musuh islam, mereka semua menolak hukum islam, undang-undang islam, KUHP islam dan sistem negara islam, lantas apa gunanya mengaku beragama islam?? bukan berarti mereka semua langsung mendapat vonis kafir/murtad, karena hal ini butuh perincian dan tidak bisa digeneralisir, yang jelas partai-partai tersebut sesat dan menyesatkan.

Barangsiapa mengutamakan Pancasila dan UUD 1945 diatas Al Quran dan As sunnah maka hendaklah memeriksa kembali pengakuannya sebagai muslim. Jangan-jangan kitab suci bagi dirinya adalah UUD 1945, bukan Al Quran. Dan jangan-jangan syahadatnya adalah 5 sila Pancasila, dan bukan 2 kalimah syahadat.

Al Quran dan As Sunnah sudah cukup bagi umat islam, sehingga tidak butuh lagi kepada Pancasila maupun UUD 1945. Apakah pancasila bertentangan dengan ajaran islam? tergantung penafsiran pancasilanya, jika penafsirannya disesuaikan dgn ajaran islam ya bisa saja.

Penyimpangan UUD 1945 dari ajaran islam:

1. Dalam UUD45 dijamin kebebasan memeluk agama, tiap orang boleh pindah agama semaunya, sedangkan menurut ajaran islam maka umat islam tidak boleh pindah agama (keluar dari islam), barangsiapa keluar dari islam maka dihukum mati.

2. Kedaulatan ditangan rakyat, seharusnya ditangan Allah.

3. persamaan derajat warga negara, padahal dlm negara islam harusnya umat islam beda derajatnya dgn non-islam (tapi keadilan tetap ditegakkan, jangan disangka lantas orang non-islam boleh dianiaya)
Gambaran jika Indonesia menjadi Negara Islam:

1. Rakyat tidak boleh murtad dari agama islam
2. Semua pejabat negara harus beragama islam, semua PNS harus beragama islam, kecuali terpaksa dlm hal tertentu yg tidak ada umat islam yg mampu.
3. Dalam semua hari raya non-islam maka negara tidak libur, jadi pas Natal, Nyepi, dan waisak tidak dijadikan hari libur nasional.
4. Tanggal 1 januari tidak libur
5. Isra’ mi’raj dan maulid nabi tidak libur
6. Tahun baru hijriyah tidak libur
7. Sebagian besar jenis pajak akan dihapus (sehingga harga barang-barang lbh murah), diganti pajak yg sifatnya sukarela (tidak memaksa)
8. Para gubernur, pejabat, dan bupati harus beragama islam, meskipun penduduk wilayah tersebut mayoritas non-islam
9. Hukum pidana dan perdata harus dari syariat islam





DIarsipkan di bawah: Ahlus Sunnah, Al Masaail, agama, risalah